BENGKALIS — Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam penguatan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Tim dari Markas Besar (Mabes) TNI melaksanakan sosialisasi sekaligus pemetaan kondisi dan kebutuhan penanganan Karhutla di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Bengkalis, Lantai II, Jumat (28/8/2026), dan dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Bengkalis, TNI-Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan dan desa, serta instansi terkait lainnya. 

Bupati Bengkalis dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis 'Ed Efendi, SH,.MH yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Mabes TNI sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap upaya pencegahan dan pengendalian Karhutla di Kabupaten Bengkalis. 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis, kata Asisten I, terus melakukan berbagai langkah strategis dalam menghadapi ancaman Karhutla, mulai dari penguatan koordinasi, pembentukan satuan tugas, patroli dan deteksi dini, hingga pengerahan personel serta sarana dan prasarana penanganan kebakaran. 

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Bengkalis Salman Alfarisi, ST, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang didominasi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian Karhutla. Menurutnya, salah satu kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan adalah ketersediaan sumber air, selain akses menuju lokasi dan keterbatasan sarana prasarana. 

“Karakteristik lahan gambut membuat penanganan kebakaran membutuhkan respons cepat dan dukungan sarana yang memadai. Karena itu, ketersediaan sumber air menjadi salah satu kebutuhan utama dalam mendukung pemadaman dan pencegahan agar api tidak meluas,” ujar Kalaksa BPBD Bengkalis. 

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan ketersediaan sumber air, Pemerintah pusat akan mendorong pembangunan 70 titik sumur bor di wilayah Kabupaten Bengkalis, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sumur bor tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber air strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan Karhutla, khususnya pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. 

Selain pembangunan sumur bor, penguatan sarana seperti embung, kanal, sekat bakar, alat pemadam, alat berat, serta sistem deteksi dini juga menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi Karhutla di wilayah gambut. Kalaksa BPBD juga menekankan pentingnya deteksi dini dan respons cepat. Api yang masih kecil harus segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan. 

Dalam kegiatan tersebut, Tim Mabes TNI menegaskan bahwa kehadiran mereka di Bengkalis bukan hanya untuk memberikan sosialisasi mengenai teknik pencegahan dan pemadaman Karhutla, tetapi juga untuk mengidentifikasi kondisi lapangan, titik-titik rawan kebakaran, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang masih diperlukan daerah. Tim juga akan melihat secara langsung lokasi yang sebelumnya pernah mengalami kebakaran, termasuk kesiapan sistem deteksi dini, akses menuju lokasi, ketersediaan sumber air, embung, kanal, sekat bakar, posko, serta sarana pendukung lainnya. 

Kondisi gambut yang mudah mengalami kekeringan dapat meningkatkan risiko kebakaran dan membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit apabila api telah menjalar hingga ke bawah permukaan. Karena itu, pengelolaan tata air dan ketersediaan sumber air menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Selain faktor kondisi lahan, faktor manusia juga menjadi perhatian penting dalam pencegahan Karhutla. 

Sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kesadaran, serta pelibatan masyarakat dalam sistem deteksi dini perlu terus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mendorong keterlibatan pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana. Desa diharapkan menjadi bagian terdepan dalam melakukan sosialisasi, deteksi dini, pelaporan, hingga penanganan awal apabila terjadi kebakaran. 

Dalam pelaksanaannya, penanganan Karhutla membutuhkan dukungan lintas sektor. BPBD Bengkalis sebelumnya juga telah menekankan pentingnya kesiapsiagaan posko hingga tingkat desa, inventarisasi daerah rawan terutama lahan gambut, serta peningkatan kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri terus melakukan pemantauan melalui satgas darat dan udara. 

Dalam kondisi tertentu, dukungan udara berupa water bombing juga dilakukan untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran yang sulit dijangkau dari darat. Melalui kegiatan sosialisasi ini, berbagai temuan dan kebutuhan daerah diharapkan dapat menjadi bahan laporan Tim Mabes TNI kepada pemerintah pusat, sehingga dukungan terhadap pengendalian Karhutla di Kabupaten Bengkalis dapat semakin diperkuat. 

Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penanggulangan Karhutla membutuhkan gotong royong dan kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, Damkar, pemerintah desa, dunia usaha hingga masyarakat. Dengan penguatan pencegahan, pembangunan sumber air melalui sumur bor dan sarana pendukung lainnya, peningkatan kapasitas masyarakat, serta koordinasi dan respons cepat, diharapkan risiko dan dampak Karhutla di Kabupaten Bengkalis dapat terus ditekan. 

Pencegahan lebih awal, sumber air yang memadai, deteksi lebih cepat, dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga Kabupaten Bengkalis dari ancaman Karhutla.

#humaspusdalopspb