Bogor , Bupati Kabupaten Bengkalis Bapak H. Amril Mukminin SE,MM.  Didampingi oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis Ir. H. Tajul Mudarris, MT beserta Sekretaris dan jajaran para Kabid BPBD, ikut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2020. Keterangan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo menyebutkan, Rakornas berlangsung selama dua hari, dan sudah dimulai sejak Senin (3/3/2020) hingga Selasa (4/2/2020). Kegiatan yang dilaksanakan, merupakan kegiatan tahunan dan kali ini mengangkat tema 'Bencana Urusan Bersama.'

Dengan tema 'Bencana Urusan Bersama,' kata Agus Wibowo, BNPB akan selalu mengingatkan ke semua stakeholder, khususnya BPBD tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang berada di garis depan penanggulangan bencana daerah. Dalam Rakornas kali ini, BNPB mengundang 10.000 peserta, terdiri kepala daerah, kepala BPBD maupun kepala pelaksana BPBD seluruh Indonesia, serta unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa, termasuk TNI/Polri. Kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk selalu mengingatkan pemerintah daerah untuk melindungi dan menjunjung tinggi keselamatan jiwa rakyatnya.

Rakornas yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Sentul Internasional Convention Centra, Bogor, Jawa Barat, pada hari Selasa tanggal (4/2/2020). Yang dibuka langsung oleh Presiden RI Ir H. Joko Widodo, yang didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Doni Munardo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rakornas BNPB Tahun 2020 di SICC, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras di lapangan karena para petugas Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) selalu sigap datang pertama untuk menyelamatkan dan meringankan beban para korban.

”Namun walaupun kita telah bekerja keras membantu para korban, penderitaan korban telah terjadi, kerugian masyarakat dan kerugian bangsa juga harus kita tanggung. Dan yang lebih mengkhawatirkan dari tahun ke tahun, tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni bahwa ancaman dan kejadian bencana ini cenderung semakin meningkat,” tutur Presiden Jokowi kepada Peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2020 .

Tidak hanya di Indonesia, menurut Presiden, kejadian dan ancaman ini juga terjadi di negara-negara lain terutama karena perubahan iklim global yang memang karena perbuatan manusia itu sendiri, ancaman dan kejadian bencana cenderung semakin meningkat baik itu jumlah korban jiwa, baik keluarga yang terdampak, dan juga kerugian sosial ekonomi yang diakibatkan dan juga kerusakan infrastruktur-infrastruktur penting yang dimiliki.

Kalau kita lihat sejarah panjang, kelihatan sekali setiap musim kemarau ini pasti ada yang namanya kebakaran hutan dan kebakaran lahan, lahan gambut. Hati-hati dengan ini,” Presiden mengingatkan.

Saat ini, menurut Presiden, sudah masuk musim kemarau, di Aceh dan di Riau, sudah ada titik mulai ada titik api. Ia mengingatkan untuk berhati-hati dan begitu api muncul satu kecil, tolong segera dipadamkan karena orang sering lalai.

Dalam pembukaan Rakornas PB 2020 ini Presiden Jokowi menyampaikan, lima poin perintah ke pemerintah pusat dan daerah, dalam penanggulangan bencana dan untuk menyikapi ancaman permanen.

Poin pertama, agar seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.

Poin Kedua, setiap Gubernur, Bupati dan Walikota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.

Poin Ketiga, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.

Poin Keempat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) 2020-2024.

Dan poin Kelima, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah.

Capaian dari seminar nasional yaitu, untuk merumuskan poin-poin yang akan disampaikan ke Presiden RI di acara puncak Rakornas penanggulangan bencana 2020. Rekomendasi kebijakan dan strategi yang akan disampaikan kepada K/L, pemerintah daerah dan pihak terkait, serta dokumen publikasi hasil seminar nasional Rakornas penanggulangan bencana.

Sikapi intruksi Presiden Jolowi dan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo, Bupati Bengkalis menyatakan, akan merealisasikannya di Kabupaten Bengkalis. Kemudian yang terpenting akan bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan dari tingkat kabupaten sampai dengan RT/RW serta lapisan Masyarakat. Serta melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sesuai instruksi dan arahan Bapak Presiden RI," kata Amril.* PusdatinBPBD Bengkalis.